BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Meningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan suatu proses yang tidak bisa dipisahkan dengan proses peningkatan kualitas (mutu) pendidikan tersebut. Namun Pendidikan Nasional kita baik sekolah negeri maupun swasta memiliki sejumlah masalah, salah satunya adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Umaidi (1999:2) mengatakan salah satu indikator rendahnya mutu tersebut adalah adanya Nilai Ujian Akhir Nasional siswa untuk berbagai mata pelajaran yang tidak menunjukkan kenaikan yang berarti, bahkan boleh dikatakan konstan dari tahun ke tahun.
Menurut Depdiknas (2001:1-2) ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan, yaitu:
Pertama, program pembangunan pendidikan nasional menggunakan pendekatan education function atau input output analysis yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Educatinal production function terlalu memusatkan pada input pendidikan dan kurang memperhatikan pada proses pendidikan. Padahal proses pendidikan sangat menentukan output pendidikan. Sehingga mengakibatkan beberapa banyak input pendidikan yang tidak termanfaatkan.
Kedua, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan dan diatur secara birokratis-sentralistik. Hal ini mengakibatkan sekolah kehilangan kemandirian., motivasi, dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk perbaikan mutu pendidikan yang merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional.
Ketiga, peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. Hal ini mengakibatkan timbulnya persepsi bahwa penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah sehingga tidak mengherankan apabila partisipasi masyarakat selama ini pada umumnya lebih banyak bersifat kewajiban untuk mendukung input pendidikan tertentu (dana), bukan proses pendidikan (pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas). Seiring dengan reformasi pendidikan yang diilhami oleh Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, Pemerintah berupaya memberlakukan manajemen peningkatan mutu berbasis berbasis sekolah di semua jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta.
Termasuk salah satu upaya Pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan adalah melaksanakan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan jenjang pendidikan menengah atas. Dasar pemikirannya bahwa praktek school-based management yang sesungguhnya (sesuai dengan konsep) perlu diimplementasikan pada semua sekolah yakni di Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) baik Negeri maupun swasta, Sekolah Menengah Umum (SLTA), sedang untuk sekolah kejuruan sudah diimplementasikan melalui Kurikulum Berbasis Kompetensi sejak awal tahun 1999.
Persoalan yang serius untuk ditangani di antaranya belum diketahui bagaimana keterbukaan manajemen sekolah yang menyangkut program dan dana, bagaimana iklim kerjasama antara sesama komunitas sekolah, antara komunitas sekolah dengan masyarakat, bagaimana kemandirian sekolah, sejauhmana ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana (program) MPMBS, dan bagaimana dampak MPMBS terhadap sekolah. .
BABII
LANDASANTEORI
A. Pengertian Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah
Secara umum, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibelitas atau keluwesan besar kepada sekolah dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasar kebijakan-kebijakan nasional serta peraturan perundangan yang berlaku (Depiknas, 2002) MPMBS merupakan bagian dari manajemen berbasis sekolah. Jika MBS bertujuan untuk meningkatkan kinerja sekolah (efektivitas, kualitas, efisiensi, inovasi, relevansi dan pemerataan serta akses pendidikan) maka MPMBS lebih dofokuskan pada peningkatan mutu. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa mutu pendidikan nasional kita saat ini sangat memprihatinkan sehingga memerlukan perhatian yang lebih serius. Itulah sebabnya sejak tanggal 2 Mei 1998 Menteri Pendidikan Nasional telah mencanangkan program pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS).
Secara umum, manajemen peningkatan mutu berbasis sekoiah (MPMBS) dapat diartikan sebagai model manajemen yang menjadi bahan pertimbangan bagi SMU untuk melaksanakan MPMBS. memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan flleksibilitas/keluwesan-keluwesan kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dsb) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perUndang-undangan yang berlaku. Dan dalam mengimplemenasikan MPMBS tidak boleh menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku saat sekarang ini.
Dengan otonomi yang lebih besar, maka sekolah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sekolahnya, sehingga sekolah lebih mandiri. Dengan kemandiriannya sekolah lebih berdaya dalam mengembangkan program-programnya, tentu saja lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah merupakan bagian dari manajemen berbasis sekolah (MBS). Jika MBS bertujuan untuk meningkatkan semua kinerja sekolah (efektifitas, kualitas/mutu, efisiensi, inovasi, relevansi, dan pemerataan serta akses pendidikan), maka manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS) lebih difokuskan pada peningkatan mutu (Depdiknas, 2002:3).
Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa mutu pendidikan nasional kita saat ini sangat memprihatinkan sehingga memerlukan perhatian yang lebih serius. Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa
Slamet PH (2000:4) mengemukakan bahwa manajemen berbasis sekolah sebagai pengkoordinasian dan penyelarasan sumber daya yang dilakukan secara otonomis (mandiri) oleh sekolah melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan sekolah dalam kerangka pendidikan nasional, dengan melibatkan semua kelompok stakeholder dalam pengambilan keputusan yang partisipatif. Kelompok stakeholder meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, siswa, konselor, tenaga administrasi, orang tua siswa, tokoh masyarakat, para profesional, wakil pemerintah dan wakil organisasi pendidikan.dan wakil organisasi pendidikan.
Sementara itu Suharsimi Arikunto (1999:51) menyatakan bahwa manajemen berbasis sekolah sekolah adalah penataan system pendidikan yang memberikan keleluasaan penuh kepada kepala sekolah dan atas kesepakatan seluruh stafhya, untuk memanfaatkan sumber belajar dan semua fasilitas yang tersedia untuk menyelenggarahan pendidikan bagi siswa, serta bertanggung jawab penuh atas segala tindakannya itu. Lanjutnya, dalam manajemen berbasis sekolah, wilayah sekolah bukan hanya terbatas sampai pagar sekolah dengan anggota keluarga yang terdiri dari kepala sekolah, guru, siswa dan staf administrasi saja, tetapi meluas sampai lingkungan masyarakat setempat. Anggota organisasi sekolah tidak hanya terbatas pada warga masyarakat lokal tetapi siapa saja yang mempunyai kepedulian terhadap urasan sekolah meskipun berdomosili sangat jauh dari sekolah.
Dari berbagai pendapat di atas, dapat dipahami mengenai esensi dari manajemen berbasis sekolah. Esensinya adalah : pertama, adanya otonomi sekolah yang lebih besar dalam mengelola dimensi-dimensi pendidikan di sekolah, dan kedua, mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Dengan demikian target utama manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah di
1. Kepala sekolah kurang memiliki kewenangan yang luas mengelola sekolah yang dipimpinnya.
2. Kemampuan manajerial (managerial skills) kepala sekolah pada umumnya mereka masihsangattergantungpadajuklakdanjuknis.
3. Pola anggaran yang teramat kaku, sehingga hampir tidak ada kemungkinan guru yang berprestasi untuk mendapatkan insentif penghargaan.
4. Peran serta masyarakat sangat kecil dalam pengelolaan pendidikan
5. Visi, misi dan strategi pendidikan di sekolah tidak bertumpu pada kemampuan lingkungan.
B. Model Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah
Selaras dengan reformasi pendidikan maka model Manajemen Berbasis Sekolah (School-Based Management) manjadi pilihan untuk mengembangkan sekolah. Manajemen Berbasis Sekolah merupakan salah satu model manajemen pendidikan yang telah lama diberlakukan di
Secara esensi Manajemen Berbasis Sekolah yang mengakomodasi dua tuntutan yaitu: pertama, tuntutan peningkatan mutu sekolah yang mengacu pada model Manajemen Kualitas Total (Total Quality Management), kedua, tuntutan desentralisasi pendidikan (Soetarto,2001). Edwart Sallis (1993 : 24) menjelaskan bahwa sebuah layanan dapat dikatakan bermutu apabila memang dapat memuaskan semua pelanggan, yaitu memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Oleh Sallis (1993:31), pelanggan dalam dunia pendidikan lebih tepat jika disebut dengan istilah klien, karena sebutan seperti itu mengandung kontasi adanya hubungan profesional antara pihak yang memberi layanan dengan pihak yang dilayani. Pelanggan dalam dunia pendidikan ini dapat mencakup dunia industri/usaha maupun masyarakat.
Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia, karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses pendidikan, yakni berupa sumber daya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses pendidikan. Input sumber daya pendidikan meliputi sumber daya manusia yaitu kepala sekolah, guru, karyawan pendidik dan sumber daya lainnya yaitu peralatan, perlengkapan, uang dan sebagainya.
Proses pendidikan merupakan perbahan sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses, disebut input. Dalam pendidikan berskala mikro atau tingkat sekolah, yang dimaksud dengan proses adalah pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan proses monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan dengan proses-proses yang lain.
Output pendidikan merupakan kinerja tertinggi. Kenerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses atau perilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur keasliannya, efektifitasnya, produktifitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitasnya kehidupan kerjanya, dan moral kerjanya. Khusus yang keterkaitan dengan mutu output sekolah, dapat dijelaskan kalau output sekolah berkualitas atau bermutu, jika prestasi sekolah, khususnya prestasi peserta didik. Menunjukkan prestasi yang tinggi dalam hal berikut ini, yaitu : (1) Hasil tes kemampuan akademik, berupa nilai ulangan umum catur wulan atau semester, ujian akhir sekolah maupun ujian akhir nasional, dan sebagainya. (2) prestasi non akademik, seperti prestasi olahraga, kesenian, ketrampilan, dan sebagainya.
C. Prinsip-prinsip Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah
Konsep Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah menurut Indriyanto dalam Sumarno (2000, 5-6) memiliki beberapa prinsip, yaitu:
1. Sekolah sebagai organisasi pembelajaran
2. Struktur organisasi sederhana (short organization)
3. Penataan Peran
4. Penentuan target sekolah (benchmarking) Uraian mengenai keempat prinsip dalam manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah:
1. Sekolah sebagai organisasi pembelajaran
Mengingat pembelajaran merupakan fungi utama sekolah, paling tidak ada dua konsekuensi. Sekolah dituntut senantiasa sensitif dengan perubahan di lingkungan sampai dengan ukuran tingkat mikro; apabila sekolah tidak tanggap dengan perubahan sangat besar kemungkinan sekolah akan menjadi penghambat bagi perkembangan masyarakatnya. Misalnya masyarakat sudah membutuhkan kemampuan menghargai perbedaan pendapat, maka sekolah juga harus membentuk kemampuan untuk berbeda pendapat dan menghargai pendapat yang brbeda secara harmonis dengan kepentingan menegakkan prinsip. Sekolah dituntut mampu merumuskan tujuan atau program yang terukur, artinya tingkat keberhasilan sekolah sangat mudah dipantau oleh siapa saja. Guru dan kepala sekolah harus berpegang pada prinsip kerukunan tersebut dalam perencanaan program dan pengalokasian dana pendidikan.
2. Struktur organisasi sederhana (short organization)
Supaya sekolah sebagai suatu organisasi dapat bergerak dengan lincah, gesit, seyogyanya organisasi sekolah bersifat ramping sederhana, dengan jenjang birokrasi yang sependek mungkin. Jarak guru dengan kepala sekolah tidak terlalu jauh, komunikasi intensif dijalin antar segenap komponen-komponen sekolah. Disamping aspek tatanan struktur organisasi, budaya sekolah juga perlu dibangun yang sesuai dengan semangat sebagai suatu organisasi modern misalnya; berorientasi pada pemberian layanan terbaik masyarkatnya, seluruh jajaran sekolah memahami visi dan misi dan dengan sepenuh hati secara berkelanjutan mengupayakan untuk menjadi kenyataan.
3. Penataan Peran
Sebagai suatu organisasi yang dikelola profesionalkan dengan sendirinya melakukan penataan dan pembagian pekerjaan, serta mengisi dengan personal yang paling tepat, sesuai dengan kemampuan sekolah. Termasuk dalam penataan peran ini adalah penataan dan pendayagunaan jaringan kerjasama, koordinasi, serta kontrol.
Penentuan target sekolah (benchmarking) Target ini sebaiknya terukur, layak, dan dapat dijangkau oleh sekolah. Target tersebut adalah sebagai berikut:
a. Internal : apa yang ingin dicapai sekarang relatif terhadap kondisi lampau.
b. Eksternal: apa yang ingin dicapai relatif terhadap sekolah lain
c. Fungsional: apa yang ingin dicapai didasarkan pada misi sekolah
d. Generik : apa yang ingin dicapai didasarkan pada kapasitas dan sumberdaya sekolah
Diantara sekian banyak target, barangkali yang patut mendapat perhatian adalah target mengenai mutu dengan berbagai indikatornya seperti: NEM masuk dan NEM lulusan, iklim sekolah, program ekstra kurikuler, dan fasilitas sekolah.
Kepala sekolah harus tampil sebagai koordinator diri sejumlah orang yang mewakili berbagai kelompok berbeda di dalam masyarakat sekolah dan secara profesional harus terlibat dalam setiap proses perubahan di sekolah melalui penerapan prinsip pengelolaan kualitas total dengan menciptakan kompetisi dan penghargaandidalamsekolahitusendirimaupunsekolahlain.
D. Ciri-Ciri MPMBS
Ciri-ciri MPMBS adalah adanya otonomi yang kuat pada tingkat sekolah, peranserta aktif masyarakat dalam pendidikan, proses pengambilan keputusan yang demokratis dan berkeadilan, serta menjunjung tinggi akuntabilitas dan trasnparansi dalam setiap keagiatan pendidikan.
Program MPMBS bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan, keluwesan dan sumberdaya untuk meningkatkan mutu kinerja sekolah dan pendidikan terutama meningkatkan hasil belajar siswa (Depdikbud, 2000).
Selain itu (Edward, 1979) dalam Umaedi (1999), mengemukakan bahwa konsep MPMBS diperkenalkan oleh teori “Effective School” yang memfokuskan diri pada perbaikan proses pendidikan. Beberapa indikator yang menunjukkan karakter dari konsep manajemen ini antara lain sebagai berkut: (1) lingkungan sekolah yang aman dan tertib; (2) sekolah memiliki misi dan target mutu yang ingin dicapai; (3) sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat; (4) adanya harapan yang tinggi dari personil sekolah (kepala sekolah, guru dan staf lainnya termasuk siswa) untuk berprestasi; (5) adanya pengembangan staf sekolah yang terus menerus sesuai tuntutan IPTEK; (6) adanya pelaksanaan evaluasi yang terus menerus terhadap berbagai aspek akademik dan administratif; (7) adanya komunikasi dan dukungan intensif dari orang tua murid/masyarakat.
Model MPMBS, dapat dikatakan bahwa sebagai model manajemen yang memberikan, otonomi yang lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas keluwesan-keluwesan kepada sekolah dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha dan lain-lain) yang merupakan bagian dari aktor-aktor atau stakeholders yang sangat berperan dalam pelaksanaan kebijakan MPMBS di suatu sekolah, di samping aktor-aktor lain seperti pemerintah (baik pemerintah pusat maupun daerah), lebih khusus lagi Dinas Pendidikan (Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kecamatan). Dengan kata lain koalisi aktor-aktor/stakeholders (keterlibatan aktor-aktor/stakeholders yang terkait), sangat menentukan tercapai atau tidak tercapainya peningkatan mutu pendidikan di sekolah, khususnya dalam pelaksanaan (implementasi) kebijakan MPMBS di Sekolah Dasar.
E. Konsep Dasar Kebijakan MPMBS
(Depdikbud; 2000) secara umum mendefinisikan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) sebagai berikut : MPMBS dapat diartikan sebagai pengkoordinasian dan penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah (stakeholders) secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan mutu sekolah dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional.
Dari pengertian tersebut terlihat bahwa sekolah memiliki kewenangan (otonomi) atau kemandirian lebih besar dari sebelumnya untuk mengelola sekolahnya (menetapkan Sasaran peningkatan mutu, menyusun rencana peningkatan mutu, melaksanakan rencana peningkatan mutu dan melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan mutu), dan pengambilan keputusan partisipatif merupakan ciri khas MPMBS. Jadi, sekolah merupakan unit utama pengelolaan proses pendidikan, sedangkan unit-unit diatasnya (Kandep, Kanwil, Depdiknas) merupakan pendukungnya, khususnya dalam pengelolaan peningkatan mutu.
Caldwell dan Spinks (1993) menegaskan pelaksanaan MPMBS memerlukan kepemimpinan kepala sekolah yang transformasional, agar semua potensi yang ada di sekolah dapat berfungsi secara optimal Davis dan Thomas (1989) menggambarkan kualitas kepala sekolah yang efektif dan berhasil memajukan sekolah, antara lain yaitu: 1) Memiliki visi dan misi tentang masa depan sekolahnya, serta mampu mendorong stafnya untuk bekerja merealisasikan visi tersebut, 2) Memiliki harapan yang tinggi baik terhadap prestasi siswa maupun kinerja guru. 3) Mengamati guru dalam kelas dan memberikan masukan yang positif dan konstruktif dalam menyelesaikan masalah peningkatan pengajaran, 4) Mendorong guru untuk dapat memanfaatkan waktu pengajaran yang efisien dan merancang prosedur untuk
meminimalkan gangguan, 5) Mampu menggunakan dan memanfaatkan sumber daya (material dan tenaga) secara efektif dan 6) Memonitor prestasi siswa baik secara individual maupun kelompok serta dapat memanfaatkan informasi untuk perencanaan pengajaran.
F. Tujuan dan Alasan Diterapkannya MPMBS
1) Tujuan MPMBS
MPMBS ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui antara lain keleluasaan pengelolaan sumber daya, partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu dapat diperoleh antara lain melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah, berlakunya sistem insentif/disinsentif, dan lain-lain. (Rumtini, 1999) menegaskan bahwa peningkatan pemerataan dapat diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Di samping itu, MPMBS juga bertujuan untuk mempersiapkan kemandirian sekolah di era desentralisasi pendidikan. (Depdikbud; 2000) menegaskan bahwa MPMBS mempunyai tujuan untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan, keluwesan, dan sumberdaya untuk meningkatkan mutu sekolah.
Adapun tujuan di terapkannya MPMBS adalah sebagai berikut:
- MPMBS bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada sekolah, pemberian fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumberdaya sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Lebih rincinya, MPMBS bertujuan untuk :
- Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian, fleksibelitas, partisipasi, keterbukaan, kerjasama, akuntabilitas, sustainbilitas, dan inisiatif sekolah dalam mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumberdaya yang tersedia.
- Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama.
- Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya, dan
- Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai.
2) Alasan Diterapkannya MPMBS
Depdikbud (2000) MPMBS diterapkan karena beberapa alasan berikut:
1. Dengan pemberian otonomi yang lebih besar kepada sekolah, maka sekolah akan lebih inisiatif/kreatif dalam meningkatkan mutu sekolah.
2. Dengan pemberian fleksibilitas/keluwesankeluwesan yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumberdayanya, maka sekolah akan lebih luwes dan lincah dalam mengadakan dan memanfaatkan sumberdaya sekolah secara optimal untuk meningkatkan mutu sekolah.
3. Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, pelung, dan ancaman bagi dirinya sehingga dia dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya.
4. Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik.
5. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolahlah yang paling tahu apa yang terbaik bagi sekolahnya.
6. Penggunaan sumberdaya pendidikan lebih efisien dan efektif bilamana dikontrol oleh masyarakat setempat.
7. Keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat.
8. Sekolah dapat bertanggungjawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orang peserta didik, dan masyarakat pada umumnya, sehingga dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan.
9. Sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orangtua peserta didik, masyarakat dan pemerintah daerah setempat, dan
10. Sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah dengan cepat.
G. Mutu Pendidikan
Secara umum, yang dimaksud mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan.
Input Pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud berupa sumberdaya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Proses Pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input, sedangkan sesuatu dari
hasil proses disebut output.
Dalam pendidikan (tingkat sekolah) proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan proses monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar mengajar memiliki tingkat kepentingan tinggi dibandingkan dengan proses-proses yang lain. Output Pendidikan. Sekolah sebagai sistem seharusnya menghasilkan output yang dapat dijamin kepastiannya. Output sekolah pada umumnya adalah merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses/perilaku sekolah (Slamet PH; 2000). Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitasnya, efektifitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerja, dan moral kerjanya.
Proses Pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input sedangkan sesuatu dari hasil proses disebut output. Dalam pendidikan bersekala mikro (ditingkat sekolah), proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses yang dimaksud adalah proses pengembilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan proses monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibanding dengan proses- proses lainnya.
Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan penyerasian serta pemaduan input sekolah (guru, siswa, kurikulum, uang, peralatan dsb) dilakukan secara harmonis, sehingganya mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (enjoyable learning), mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik. Kata memberdaykan mengandung arti bahwa peserta didik tidak sekadar menguasai pengetahuan yang diajarkan oleh gurunya, akan tetapi pengetahuan tersebut juga telah menjadi muatan nurani peserta didik, dihayati, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan lebih penting lagi peserta didik tersebut mampu belajar secara terus menerus (mampu mengembangkan dirinya).
Output pendidikan adalah merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses/perilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, efesiendinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya dan moral kerjanya. Khusus yang berkaitan dengan mutu output sekolah, dapat dijelaskan bahwa output sekolah dikatakan berkualitas/bermutu tinggi jika prestasi sekolah, khusunya prestasi belajar siswa, menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam : (1) prestasi akademik, berupa nilai ulangan umum EBTA, EBTANAS, karya ilmiah, lomba akademik, dan (2) prestasi non-akademik, seperti misalnya IMTAQ, kejujuran, kesopanan, olah raga, kesnian, keterampilan kejujuran, dan kegiatan-kegiatan ektsrakurikuler lainnya. Mutu sekolah dipengaruhi oleh banyak tahapan kegiatan yang saling berhubungan (proses) seperti misalnya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
H. Pola Baru Manajemen Pendidikan Masa Depan
Bukti-bukti empirik lemahnya pola lama manajemen pendidikan nasional dan digulirkannya otonomi daerah, telah mendorong dilakukannya penyesuaian diri dari pola lama manajemen pendidikan menuju pola baru manajemen pendidikan masa depan yang lebih bernuansa otonomi dan yang lebih demokratis. Tabel berikut menunjukkan dimensi-dimensi perubahan pola manajemen, dari yang lama menuju yang baru.
Berikut dijelaskan secara singkat Tabel. Pada pola lama, tugas dan fungsi sekolah lebih pada melaksanakan program dari pada mengambil inisiatif merumuskan dan melaksanakan program peningkatan mutu yang dibuat sendiri oleh sekolah. Sedang pada Pola Baru, sekolah memiliki wewenang lebih besar dalam pengelolan lembaganya, pengambilan keputusan dilakukan secara partisipasif dab partisipasi masyarakt makin besar, sekolah lebih luwes dalam mengelola lembaganya, pendekatan profesionalisme lebih diutamakan dari pada pendekatan birokrasi, pengelolaan sekolah lebih desentralistik, perubahan sekolah didorong oleh motivasi diri sekolah dari pada diatur dari luar sekolah, regulasi pendidikan lebih sederhana peranan pusat bergesr dari mengontrol menjadi mempengaruhi dan dari mengarahkan ke memfasilitasi, dari menghindari resiko menjadi mengolah resiko, pengunaan uang lebih efesien karena sisa anggaran tahun ini dapat digunakan untuk anggaran tahun depan (Effesiensi-based budgeting), lebih mengutamakan teamwork, informasi terbagi ke semua warga sekolah, lebih mengutamakan pemberdayaan, dan struktur organisasi lebih datar sehingga lebih efesien.
Pada dasarnya, MPMBS dijiwai oleh Pola Baru manajemen pendidikan masa depan sebagaimana diilustrasikan pada Tabel 1. Lebih rincinya konsep dasar dan karakteristik MPMBS dapat diuraikan sebagai berikut.
DAFTAR PUSTAKA
Depdiknas, 2000. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah.
Nurkolis. 2001. “Manajemen Berbasis Sekolah” Hakekat Desentralisasi Model MBS. Article Pendidikan Network (English), Juni. Page 1 – 2 of 2.
Nurkolis. 2002. “Manajemen Berbasis Sekolah” Strategi Sukses Implementasi MBS, Article Pendidikan Network (English), Januari, Page 1 of 4.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar